undang undang no 6 tahun 2014. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 6: Tahun: 2014: Tentang: DESA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 15 Januari 2014:. undang undang no 6 tahun 2014

Mar 3, 2023 · UU 6 Tahun 2014 tentang Desa Status. 5 Tahun 2014 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN. 6 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa UU Desa mencabut Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun… - Website Resmi Desa Pekuncen Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen. Tentang. NOMOR 35 TAHUN 2014 . memerlukan biaya dan sumber daya yang besar mengingat jumlah desa di Indonesia yang sangat banyak. Undang-Undang No. • Proses bottom up yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Skripsi ini berjudul PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 62 AYAT (a) TENTANG DESA (STUDI DI DESA TANGGUNG KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU), masalah yang diteliti penulis. Hubungan Antar Peraturan. S P I R I T UNDANG UNDANG 6 TAHUN 2014 • Penyelenggaraan Otonomi Desa ( Asli ) membuat Pemerintah Desa semakin dekat, mengenali dan memahami masyarakat, sehingga fungsi Pemerintah sebagai fasilitator dapat berjalan dengan lebih baik. (Pasal. Bentuk. Dalam perjalanannya Desa mendapatkan pengakuan dengan adanya Undang-Undang Desa. pdf. 22; Lembaran-Negara tahun 1961 No. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 33 Tahun 2014; dan PP Nomor 39 Tahun 2021. Namun, perlu diingat bahwa kewenangan desa juga terbatas dan tidak dapat bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, seperti UU No. 1. 2093, kemendagri. Home » Regulasi » UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 5603, LL SETNEG: 38 HLM. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum; 2. 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan terhadap Desa yang tercantum dalam Bab IV tentang Kewenangan Desa pasal 18 berbunyi sebagai berikut: “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah undang-undang yang dibuat untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam pengelolaan desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. 294, TLN No. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang -Undang Dasar. Sesuai PP 60 Tahun 2008, peran pokok yang harus. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; PP No. Jun 22, 2023 · A A A. UU No. Indonesia Tahun 1945; 2. Dasar Pemikiran Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Detail Download. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);. Dimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu disempurnakan untuk lebih memperkuat asas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum serta keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan mengenai desa; c. 6, LN. Research output: Contribution to. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. U. TENTANG . Post navigation. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA BERBASIS PRINSIP GOOD VILLAGE GOVERNANCE Agung Honesta Yuristyan Sayuti, Dr. TENTANG . Karena UU Nomor 6 Tahun 2015 adalah tentang Pengesahan. Sos, M. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2014. 6 tahun 2014 dengan kesejahteraan rakyat; PEMBAHASAN Dengan berlakunya UU No. tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 2023/No. Lahirnya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa masyarakat di Desa telah mendapatkan payung hukum yang lebih kuat dibandingkan pengaturan 40. Peraturan. UU Desa berlandaskan pada ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945. 6 Tahun 2014 tentang Desa di lihat dari Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, Jurnal MMH, Jilid 43 No. 6 Tahun 2014), diartikan bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan. Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas. (Pasal. 6 of 2014 explained that if there were disputes over the election of village heads, the Regent / Mayor was given the authority to resolve the pilkades dispute. Beberapa Desa di Indonesia menunjukan bagaimana mereka berupaya untuk menjalankan struktur kepemerintahannya yang telah disesuaikan dalam Undang– Undang Desa yang dibuat dari. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2015. Perubahan signifikan yang diatur oleh UU Nomor 23 tahun 2014 tersebut. 2014/No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, UU No. Keputusan Kepala BKN. 2014, No. 6 DAFTAR RIWAYAT HIDUP H. Kedua,. View DetailsPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014. , M. Peraturan Perundang-undangan. Reject. 6 Tahun 2014 dan akan berlaku secara efektif jika telah ada peraturan pelaksanaannya, paling lambat dua tahun sejak berlaku formal yakni pada 15 Januari 2016. UU Desa mencabut Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah. Tanggal Ditetapkan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 6 TAHUN 2018TENTANGKEKARANTINAAN KESEHATANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya diperlukan adanya pelindungan kesehatan. Pada tanggal 18 Desember 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang Desa (UU Desa) Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Anotasi Undang-Undang No. Uji Materi Mahkamah Konstitusi. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang. Undang-Undang No. 6, LN. 2014. 2014/NO. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Fakultas Hukum UNUD - Denpasar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019. Berdasarkan hak dan kewajiban desa tersebut. Baca juga : Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa Sebagai Bagian Dari Perangkat. Undang-undang (UU) NO. Muhammad Fadhli, S. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan. pdf. Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Bandung Jl. 1. 5 Tahun 1979 entang Pemerintahan T Desa, dan terakhir UU No. Tanggal Penetapan 27 April 2023. Pemerintahan Desa Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan, bahwa Pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari. Judul: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Bentuk: Undang-undang RI: Nomor Peraturan: 6: Tahun: 2014: Tajuk Entri Utama: Indonesia. Asas recognisi dan subsidiaritas merupakan upaya konkret dalam. Undang-undang (UU) No. PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. kemudian pemerintah membentuk Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. 6 UU Nomor 23 Tahun 2014) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dompu Nomor 31 Tahun 2020 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG. go. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ; PP No. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK . E. Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan. Undang-undang (UU) No. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The. PERTIMBANGAN. Selain itu juga terdapat ketentuan umum terkait desa adat, yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup,. 6 tahun 2014 pasal 95 yaitu, Pertama, Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk Lembaga Adat Desa. di Lihat 6522 kali . 2, LN. Bidang. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA: Rp15. NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 2014 Peraturan Pemerintah (PP) NO. 1 Januari 2014 Olken, Benjamin A, 2010, Direct Democracy and Local Public Goods: Evidence desa adalah undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, Serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar. 2014/No. 2014/No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berlangganan Pro. PERATURAN. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ramai dibicarakan dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2015. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undangBadan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat akan melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hari ini, Senin (3/7). Katalog Produk. Implementasi Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Selain itu juga Beragam UU Desa semisal UU Desa No. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Oleh Drs. UU Desa mencabut Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir. 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sign in. Undang-undang (UU) NO. Mulyanto, Keberlakuan UU No. Unduh PDF. ia Sama Bidang Pertahanan (agreement Between The Gowrnment of The Repubuc of Iivdoivesia and The Government Ofthe Repubuc of Fiji Concerning Cooperation In The Field of Defence) Dokumen :. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang May 2, 2020 · Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dokumen : Pemerintah Pusat. Kategori: Undang-undang: Nomor/Tahun: 28/2014: Tanggal unggah: Kamis, 02 April 2020: Diunduh sebanyak: 4421 kali: Produk Hukum Terkait. Pengaturan pengelolaan keuangan desa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. , M. UU 6 Tahun 2014 tentang Desa Status. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Desa, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411). 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), kebijakan tentang desa dianggap tidak banyak memberikan perubahan bagi desa,. DPR menargetkan pembahasan revisi UU Desa bisa disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR pada masa sidang 2022/2023. Imanuel Ndun, M. Mengubah : UU No. 394 2 Mengingat : 1. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Mencabut ketentuan mengenai pembentukan badan koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. H. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan. A. Manfaat : a) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum dalam kaitannya dengan kedudukan desa adat di Bali dalam kaitannya dengan Pasal 6 Undang-Undang No. UMUM 1. Share on Facebook. 2014. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perihal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Indonesia Hebat inilah kata utama yang bisa menjadi Tag Line dari muncul dan berlakunya UU no. Selain ituPP No. ABSTRAK PERATURAN. UU No. Si (KABAN BPMD KABUPATEN NAGEKEO) 1 ARGUMENTASI DAN URGENSI UU TENTANG DESA FILOSOFIS: • Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau. UU No. Selebihnya pengaturan tentang desa diatur menjadi satu dengan pengaturan tentang pemerintahan daerah, seperti UU No. Oct 10, 2015 · 1 IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA KEPALA BAPERMADES PROV. Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tersebut yang harus dipahami oleh warga negara Indonesia. 6/2014. Sign In. 6 Tahun 2014 II. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Peraturan Perundang-undangan. Paragraf 3 Delegasi Pasal 13 (1) Pendelegasian. Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 (Pasal 1 angka 7) sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati BPD. Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika. Undang-undang (UU) NO. 6 Tahun 2014. Undang-undang ini dibuat untuk mengesahkan Perppu Nomor 23 Tahun 1999 sebagai Undang-undang. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga. Dalam rangka menunjang impementasi Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai APIP dapat mengambil peran dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 6 TAHUN 2014TENTANGDESADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang. Tutup. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan Presiden Dr. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban T. UU No. 32, LN. View/ Open. H. 3, Sept-Des 2020 Analisis Undang-Undang. TENTANG. March 28, 2023. cit. 001/MPEK/2013 Tentang Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di. kitab suci atau simbol keagamaan.